MANILA, FILIPINA (15 November 2022) — Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai $500 juta untuk mendorong lebih lanjut inklusi keuangan di Indonesia melalui reformasi yang akan meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok rentan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); perempuan; kaum muda; dan penduduk di daerah perdesaan.
Subprogram kedua dari Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif (Promoting Innovative Financial Inclusion Program) mendukung dan melengkapi upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan di bawah Visi Indonesia 2045. Reformasi kebijakan yang didukung melalui subprogram tersebut didasarkan pada infrastruktur digital, teknologi keuangan, dan kerja sama dengan sektor swasta, beserta peningkatan kerangka regulasi untuk mengawasi perilaku pasar dan perlindungan konsumen. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi keuangan digital juga akan diintensifkan guna mendorong inklusi keuangan yang responsif.
“Reformasi yang dilaksanakan melalui subprogram ini akan membantu meningkatkan standar kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah, menggalakkan pengembangan UMKM, mendatangkan lebih banyak peluang kerja, serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial,” kata Poornima Jayawardana, Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara. “Upaya Indonesia untuk mencapai resiliensi iklim dan bencana, serta pemulihan ekonomi pasca-COVID-19, juga akan didukung melalui subprogram ini.”
KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) untuk subprogram ini dengan pinjaman yang nilainya setara €300 juta ($301,3 juta).
Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau belum tersentuh layanan keuangan perbankan terbesar keempat di dunia. Hampir separuh dari penduduk dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening keuangan formal, yang dianggap sebagai ukuran dasar inklusi keuangan. Indonesia berhadapan dengan kurangnya data inklusi keuangan nasional dan regional, serta infrastruktur pendukung; terbatasnya akses keuangan bagi UMKM dan kelompok yang kurang terlayani lainnya; serta belum memadainya pengawasan keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan. Reformasi melalui subprogram kedua ini mendukung pemerintah Indonesia yang masih terus berfokus mengatasi tantangan multifaset dalam hal inklusi keuangan.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
